Sejarah Berdiri dan Terpecahnya Himpunan Mahasiswa Islam: Dialektika Ideologi, Kekuasaan, dan Independensi Gerakan Mahasiswa

Perpecahan HMI pada tahun 1986 bukan sekadar konflik internal organisasi, melainkan manifestasi dari konflik yang lebih luas antara kekuasaan negara dan kebebasan masyarakat sipil. 

PENA KEBENARAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah intelektual, sosial, dan politik bangsa. Sejak didirikan pada masa awal kemerdekaan, HMI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kaderisasi mahasiswa Islam, tetapi juga sebagai wadah pembentukan kesadaran kebangsaan, keislaman, dan tanggung jawab sosial. Namun, perjalanan panjang organisasi ini tidak terlepas dari dinamika politik nasional, termasuk peristiwa penting berupa perpecahan internal yang melahirkan dua entitas organisasi yang dikenal sebagai HMI DIPO dan HMI MPO. Perpecahan tersebut bukan sekadar konflik organisatoris, melainkan refleksi dari dialektika antara ideologi, kekuasaan negara, dan independensi gerakan mahasiswa.

Latar Historis: Krisis Representasi Mahasiswa Islam

Sebelum berdirinya HMI, mahasiswa di Yogyakarta tergabung dalam organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), yang didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menghimpun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Teknik (STT), Sekolah Tinggi Islam (STI), dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Namun, PMY dinilai tidak mampu merepresentasikan aspirasi mahasiswa Islam secara memadai. Kegiatan-kegiatan organisasi tersebut dianggap lebih mencerminkan pengaruh budaya kolonial dan tidak memberikan ruang bagi pengembangan nilai-nilai keislaman sebagai basis etika dan orientasi gerakan mahasiswa.

Di sisi lain, situasi politik nasional pada masa itu juga mengalami polarisasi tajam antara kekuatan politik yang menekankan perjuangan diplomasi dan kelompok yang menekankan perjuangan ideologis dan perlawanan terhadap kolonialisme. Polarisasi ini turut mempengaruhi kehidupan mahasiswa, sehingga muncul kesadaran di kalangan mahasiswa Islam akan pentingnya membangun organisasi yang independen, berlandaskan nilai Islam, dan berkomitmen pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Berdirinya HMI: Sintesis Islam dan Nasionalisme

Dalam konteks historis tersebut, Lafran Pane, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta, menggagas pembentukan organisasi mahasiswa Islam. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertemuan, pada tanggal 5 Februari 1947 (bertepatan dengan 15 Rabiulawal 1366 H), di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta, secara resmi didirikan Himpunan Mahasiswa Islam.

Pembentukan HMI dilandasi oleh dua tujuan fundamental yang menjadi basis ideologis organisasi, yaitu:

1. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Dua tujuan tersebut mencerminkan sintesis antara komitmen keislaman dan kebangsaan. HMI sejak awal tidak memposisikan Islam sebagai identitas eksklusif yang terpisah dari nasionalisme, melainkan sebagai landasan etis dan spiritual bagi perjuangan kebangsaan. Dengan demikian, HMI hadir sebagai organisasi yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia.

Seiring perkembangannya, HMI memainkan peran penting dalam berbagai fase sejarah Indonesia, termasuk dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa Orde Lama, hingga Orde Baru. HMI menjadi salah satu pusat pembentukan intelektual Muslim yang berkontribusi dalam diskursus keislaman, kebangsaan, dan modernitas.

HMI dan Dinamika Politik Orde Baru

Memasuki era Orde Baru, hubungan antara organisasi mahasiswa dan negara mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, berupaya mengontrol kehidupan politik dan sosial, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi melalui Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 1985.

Kebijakan ini menuntut semua organisasi untuk mengganti asas ideologisnya dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Bagi HMI, kebijakan ini menjadi titik krisis ideologis dan organisatoris. Sejak berdirinya, HMI menjadikan Islam sebagai asas organisasi, sehingga tuntutan untuk menggantinya dengan Pancasila dipandang oleh sebagian kader sebagai bentuk intervensi negara terhadap independensi ideologis organisasi.

Dalam situasi tersebut, muncul dua sikap berbeda di internal HMI. Sebagian kader menerima asas tunggal Pancasila dengan pertimbangan pragmatis dan strategis. Mereka berpendapat bahwa penerimaan asas Pancasila merupakan langkah untuk menjaga eksistensi organisasi dan menghindari pembubaran oleh negara. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai HMI DIPO, merujuk pada lokasi sekretariatnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Di sisi lain, sebagian kader menolak kebijakan tersebut karena menganggap bahwa mengganti asas Islam berarti menghilangkan identitas fundamental HMI. Mereka memandang bahwa independensi ideologis merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan, bahkan dalam menghadapi tekanan politik negara. Kelompok ini kemudian membentuk Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), yang dikenal sebagai HMI MPO.

Perpecahan sebagai Manifestasi Konflik Ideologis dan Politik

Perpecahan HMI pada tahun 1986 bukan sekadar konflik internal organisasi, melainkan manifestasi dari konflik yang lebih luas antara kekuasaan negara dan kebebasan masyarakat sipil. HMI DIPO merepresentasikan pendekatan akomodatif terhadap kekuasaan, dengan tujuan menjaga keberlangsungan organisasi dalam kerangka legalitas negara. Sementara itu, HMI MPO merepresentasikan pendekatan resistif, yang menekankan pentingnya menjaga independensi ideologis dan integritas organisasi.

Dalam perspektif sosiologis dan politik, perpecahan ini mencerminkan dilema klasik yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam rezim otoriter, yaitu antara adaptasi untuk bertahan hidup dan perlawanan untuk mempertahankan prinsip. Kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing, baik secara organisatoris maupun ideologis.

Rekonstruksi Identitas dan Kelanjutan Eksistensi

Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan politik Indonesia. Pada Kongres HMI di Jambi tahun 1999, HMI DIPO memutuskan untuk kembali menggunakan Islam sebagai asas organisasi. Namun demikian, perpecahan antara HMI DIPO dan HMI MPO tidak dapat disatukan kembali. Perbedaan sejarah, pengalaman, tradisi kaderisasi, dan orientasi ideologis telah membentuk identitas organisatoris yang berbeda.

Meskipun terpecah, kedua organisasi tersebut tetap eksis dan berperan dalam kehidupan intelektual dan sosial mahasiswa Indonesia. Keduanya terus menjalankan fungsi kaderisasi, pengembangan intelektual, dan partisipasi dalam berbagai isu sosial dan kebangsaan.

Kesimpulan: HMI sebagai Arena Dialektika Ideologi dan Kekuasaan

Sejarah HMI menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa tidak pernah berada dalam ruang hampa sosial dan politik. HMI lahir dari kebutuhan historis untuk mengintegrasikan nilai Islam dan nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanannya, HMI menghadapi berbagai tantangan, termasuk intervensi negara dan konflik ideologis internal.

Perpecahan HMI menjadi HMI DIPO dan HMI MPO merupakan refleksi dari dialektika antara ideologi, kekuasaan, dan independensi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa bukan hanya wadah administratif, tetapi juga arena perjuangan ideologis dan moral.

Pada akhirnya, baik HMI DIPO maupun HMI MPO merupakan bagian dari sejarah panjang gerakan mahasiswa Islam di Indonesia. Keduanya, dengan karakter dan tradisinya masing-masing, merupakan manifestasi dari dinamika sejarah yang kompleks, sekaligus bukti bahwa gerakan mahasiswa selalu berada dalam proses negosiasi antara prinsip dan realitas politik.