 |
Ilustrasi hitam-putih ini menggambarkan kader HMI MPO sebagai simbol perlawanan ideologis dalam masa transisi. Kepalan tangan, bendera HMI, dan massa mahasiswa melambangkan militansi, kesadaran kolektif, dan perjuangan menjaga identitas gerakan di tengah perubahan politik dan tekanan kekuasaan. |
Dalam konteks ini, HMI menghadapi dilema eksistensial. Sebagai organisasi yang sejak awal berasaskan Islam, menerima asas tunggal berarti mengubah identitas ideologisnya. Sebaliknya, menolak asas tunggal berarti menghadapi risiko pembubaran dan marginalisasi politik. Konflik ini akhirnya menyebabkan perpecahan organisasi menjadi dua kubu: HMI yang menerima asas tunggal, dan kelompok yang menolak, yang kemudian dikenal sebagai HMI MPO.
Kelahiran HMI MPO merupakan bentuk resistensi ideologis terhadap hegemoni negara. Penolakan terhadap asas tunggal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya negara untuk mendefinisikan dan mengontrol identitas ideologis organisasi masyarakat. Dalam hal ini, HMI MPO lahir sebagai gerakan oposisi yang mempertahankan otonomi ideologisnya.
Penulis menegaskan bahwa kelahiran HMI MPO tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik internal organisasi, tetapi sebagai bagian dari konflik yang lebih luas antara negara dan masyarakat sipil. Negara berusaha menciptakan keseragaman ideologis, sementara HMI MPO mempertahankan pluralitas dan otonomi ideologis sebagai bagian dari kebebasan organisasi.
HMI MPO sebagai Gerakan Ideologis dan Gerakan Perlawanan
Pada fase awal keberadaannya, HMI MPO berkembang sebagai gerakan ideologis yang kuat. Karena tidak diakui secara resmi oleh negara, organisasi ini tidak memiliki akses terhadap sumber daya formal. Namun, keterbatasan ini justru membentuk karakter organisasi yang independen dan ideologis.
HMI MPO tidak bergantung pada legitimasi negara, tetapi pada legitimasi ideologis dan kesadaran kader. Organisasi ini menempatkan kaderisasi sebagai inti dari perjuangan. Kaderisasi bukan sekadar proses rekrutmen anggota, tetapi proses pembentukan kesadaran ideologis dan karakter intelektual.
Dalam situasi represi politik, HMI MPO mengembangkan tradisi intelektual yang kuat. Diskusi, kajian, dan refleksi kritis menjadi bagian penting dari kehidupan organisasi. Kader didorong untuk memahami realitas sosial secara kritis dan mengembangkan kesadaran historis tentang posisi mereka dalam struktur kekuasaan.
Dengan demikian, HMI MPO bukan hanya organisasi mahasiswa, tetapi komunitas ideologis yang berupaya membentuk subjek-subjek yang sadar secara politik dan sosial. Organisasi ini berfungsi sebagai ruang pembentukan intelektual kritis yang mampu menantang dominasi negara.
Kaderisasi sebagai Produksi Kesadaran Ideologis
Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya kaderisasi dalam mempertahankan identitas organisasi. Penulis menekankan bahwa kekuatan utama HMI MPO terletak pada kualitas kadernya, bukan pada jumlah anggota atau kekuatan struktural formal.
Kaderisasi dalam HMI MPO bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki kesadaran ideologis, integritas moral, dan komitmen terhadap perubahan sosial. Proses kaderisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan pembentukan kesadaran melalui pengalaman organisasi, diskusi intelektual, dan keterlibatan dalam perjuangan sosial.
Kader tidak diposisikan sebagai objek organisasi, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam proses transformasi sosial. Mereka diharapkan tidak hanya memahami ideologi organisasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik sosial dan politik.
Dalam hal ini, HMI MPO berfungsi sebagai institusi pembentukan intelektual organik, yaitu individu yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlibat dalam praktik perubahan sosial.
Reformasi dan Perubahan Struktur Kesempatan Politik
Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menciptakan perubahan mendasar dalam struktur politik Indonesia. Sistem politik menjadi lebih terbuka, kebebasan organisasi meningkat, dan represi negara berkurang. Perubahan ini menciptakan peluang baru, tetapi juga tantangan baru bagi organisasi seperti HMI MPO.
Dalam konteks Orde Baru, identitas HMI MPO dibentuk oleh posisinya sebagai oposisi terhadap negara. Namun, setelah reformasi, negara tidak lagi menjadi musuh yang jelas. Demokratisasi menciptakan situasi di mana organisasi harus menentukan kembali peran dan orientasinya.
Penulis menyebut situasi ini sebagai masa transisi, yaitu periode di mana organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan struktur politik. Dalam masa ini, HMI MPO menghadapi dilema: apakah tetap mempertahankan karakter sebagai gerakan ideologis perlawanan, atau bertransformasi menjadi organisasi yang lebih pragmatis dan adaptif terhadap sistem baru.
Transisi ini bukan hanya perubahan eksternal, tetapi juga perubahan internal yang mempengaruhi identitas, struktur, dan orientasi organisasi.
Normalisasi dan Birokratisasi Organisasi
Salah satu konsekuensi dari perubahan politik adalah proses normalisasi organisasi. HMI MPO yang sebelumnya beroperasi sebagai gerakan ideologis yang relatif informal mulai mengalami proses pelembagaan dan birokratisasi.
Organisasi mulai mengembangkan struktur formal, prosedur administratif, dan sistem organisasi yang lebih terstruktur. Meskipun proses ini penting untuk keberlanjutan organisasi, penulis melihatnya sebagai pedang bermata dua.
Di satu sisi, pelembagaan memungkinkan organisasi untuk berfungsi secara lebih efektif. Namun di sisi lain, pelembagaan berisiko mengurangi fleksibilitas dan militansi ideologis organisasi.
Organisasi yang sebelumnya berorientasi pada perjuangan ideologis dapat berubah menjadi organisasi administratif yang lebih fokus pada kelangsungan organisasi daripada transformasi sosial.
Krisis Identitas dan Pragmatisme Kader
Penulis mengidentifikasi munculnya krisis identitas dalam HMI MPO selama masa transisi. Krisis ini ditandai oleh melemahnya komitmen ideologis dan meningkatnya orientasi pragmatis di kalangan kader.
Dalam konteks demokrasi, kader memiliki lebih banyak peluang untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, politik, dan profesional. Namun, peluang ini juga menciptakan risiko bahwa organisasi akan digunakan sebagai sarana mobilitas sosial, bukan sebagai alat perjuangan ideologis.
Sebagian kader mulai melihat organisasi sebagai batu loncatan untuk karier, bukan sebagai ruang perjuangan ideologis. Hal ini menyebabkan perubahan orientasi organisasi dari gerakan transformasi sosial menjadi organisasi yang lebih pragmatis.
Penulis melihat fenomena ini sebagai ancaman terhadap identitas ideologis organisasi.
Pergeseran dari Gerakan Ideologis ke Organisasi Konvensional
Salah satu argumen utama buku ini adalah bahwa HMI MPO mengalami pergeseran dari gerakan ideologis ke organisasi konvensional. Pergeseran ini merupakan hasil dari interaksi antara perubahan struktur politik dan dinamika internal organisasi.
Organisasi yang sebelumnya berorientasi pada perlawanan ideologis mulai mengembangkan karakteristik organisasi mahasiswa pada umumnya. Aktivitas organisasi menjadi lebih rutin dan administratif, sementara dimensi ideologis menjadi kurang dominan.
Proses ini disebut sebagai depolitisasi organisasi, yaitu perubahan dari organisasi yang berorientasi pada perubahan sosial menjadi organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan internal.
Tantangan Eksistensial dan Masa Depan Organisasi
Penulis menyimpulkan bahwa HMI MPO berada dalam situasi transisi yang menentukan masa depannya. Organisasi menghadapi pilihan fundamental antara mempertahankan identitas ideologis atau beradaptasi dengan sistem yang ada.
Mempertahankan identitas ideologis berarti mempertahankan tradisi intelektual, kaderisasi ideologis, dan komitmen terhadap perubahan sosial. Namun, pilihan ini membutuhkan komitmen yang kuat dan kesadaran ideologis yang tinggi.
Sebaliknya, beradaptasi dengan sistem berarti menerima perubahan organisasi menjadi lebih pragmatis dan administratif. Pilihan ini mungkin memungkinkan organisasi untuk bertahan secara struktural, tetapi berisiko kehilangan identitas ideologisnya.
Kesimpulan: Transisi sebagai Ujian Identitas Ideologis
Buku ini menegaskan bahwa transisi bukan hanya perubahan organisasi, tetapi ujian terhadap identitas ideologis. HMI MPO lahir sebagai gerakan ideologis yang menentang hegemoni negara. Namun, dalam situasi di mana hegemoni negara melemah, organisasi menghadapi tantangan baru yang berasal dari dalam dirinya sendiri.
Ancaman terbesar terhadap organisasi bukan lagi represi negara, tetapi normalisasi, birokratisasi, dan pragmatisme internal. Organisasi berisiko kehilangan karakter ideologisnya dan menjadi organisasi konvensional.
Namun, penulis juga melihat potensi bagi organisasi untuk mempertahankan identitas ideologisnya. Masa depan organisasi bergantung pada kemampuan kader untuk mempertahankan kesadaran ideologis dan komitmen terhadap perubahan sosial.
Dengan demikian, buku ini tidak hanya merupakan analisis tentang HMI MPO, tetapi juga refleksi tentang dinamika gerakan sosial dalam konteks perubahan politik. Buku ini menunjukkan bahwa keberlanjutan gerakan ideologis tidak hanya bergantung pada kondisi eksternal, tetapi juga pada komitmen internal organisasi.